by

Hukum Keuangan Negara Menurut Definisi Para Ahli

Pengertian Keuangan Negara akan kami jelaskan dalam beberapa pendekatan oleh ahli dan pakar keuangan negara sebagai berikut:

Definisi keuangan negara tidak dimuat secara tegas di dalam ketentuan Pasal 23 UUD 1945, sehingga untuk memahami konteks keuangan negara di dalam Pasal 23 UUD 1945 perlu melihat dari penafsiran-penafsiran pendapat ahli.

pengertian keuangan negara

Menurut Van Der Kamp
Menurut pakar yang satu ini, keuangan negara adalah segala hak yang dapat dinilai menggunakan uang. Begitu juga dengan segala sesuatu, apakah itu uang ataupun barang dapat dijadikan miliki negara yang berhubungan dengan segala hak tersebut.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini termaktub dalam pengertian keuangan negara sesuai dengan UU no 17 tahun 2003.

Jimly Asshiddiqie (Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta, Konstitusi Press 2005) yang mengatakan:
“Pengertian anggaran pendapatan dan belanja yang dimaksud dalam UUD 1945 hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat, sehingga tidak tercakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan”.

Menurut Glen A. Welsch
Pengertian keuangan negara menurut para pakar memang cukup beragam. Menurut Glen sendiri, keuangan negara merupakan suatu bentuk statemen dari sebuah rencana dan juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut menyangkut manajemen yang digunakan dalam periode tertentu, yaitu petunjuk dalam periode tersebut.

Definisi keuangan negara sebagaimana tersebut di atas berasal dari bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara sebenarnya berasal dari subjek, objek, proses, dan tujuan.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (“UU 15/2004”) menyatakan bahwa pemeriksaan oleh BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU 17/2003. Ini berarti objek pemeriksaan keuangan negara tidak hanya sebatas APBN dan APBD saja, melainkan juga meliputi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”) yang membawa konsekuensi pengertian keuangan negara meliputi APBN, APBD, BUMN dan BUMD.

Dari segi objek, maksudnya yaitu keuangan negara yang meliputi hak dan juga kewajiban negara yang dapat dinilai menggunakan uang. Sementara dari segi subjek yaitu keuangan negara yang meliputi subjek yang menguasai objek, misal pemerintah pusat.

Demikianlah pengertian keuangan negara yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga memberikan pencerahan bagi pembaca yang ingin menambah wawasan keuagan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *